Persyaratan Mendapatkan Inpassing & Angka Kredit Guru Swasta

Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Guru Swasta (Non PNS)

PERSYARATAN

Guru bukan pegawai negeri sipil dapat ditetapkan penetapan inpasing jabatan fungsional dan angka kreditnya yang memenuhi pengamatan sebagai berikut :

1.      Guru tetap pada satuan pendidikan TK/RA jalur pendidikan formal atau yang sederajad, SD/SDLB/MI atau yang sederajad, SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat SMA/SMK/SMALB/MA atau yang sederajad yang telah memiliki.

2.      Masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada 1 (satu) satuan pendidikan pada tanggal 30 Desember 2007

3.      Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.

4.      Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional

5.      Melampirkan syarat-syarat administratif

a.       Salinan/fotokopi Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan atau pertugasan pertama sebagai guru yang ditandatangani yayasan/penyelenggara satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional.

b.      Salinan atau fotokopi ijazah, STTB/Diploma/Akta mengajar yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

c.       Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pengasuhan.      

CARA MENGUSULKAN

1.      a. Guru/bukan pegawai negeri sipil jenjang TK atau yang sederajad, SD/SDLB atau yang

    sederajad, SMP/SMPLB atau yang sederajad  SMA/SMALB/SMK atau yang sederajad

    mengusulkan kelengkapan administratif  kepada kepala sekolah.

b  Guru bukan pegawai negeri sipil RA atau sederajad MI atau yang sederajad MTs atau  

    yang sederajad dengan RA atau ynng sederajad mengusulkan kelengkapan administrasi

          kepala kepala RA/Madrasah

2.  a.  Kepala sekolah jenjang TK atau yang sederajad, SD atau yang sederajad, SMP atau

          yang sederajad, SMA/SMALB atau yang sederajad meneliti kelengkapan administratif

          dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan

          mengusulkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

          Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepada sekolah disetujui 

          oleh  penyelenggara satuan pendidikan.

      b. Kepala sekolah jenjang SDLB atau yang sederajad SMPLB atau yang sederajad

          SMALB atau yang sederajad meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti

          fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke dinas

           pendidikan provinsi. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepada sekolah disetujui oleh penyelenggara satuan pendidikan.

c  Kepala Madrasah jenjang RA atau yang sederajad MI, atau yang sederajad MTs atau  yang sederajad MA atau yang sederajad meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh guru bukan pegawai negeri sipil dan mengusulkan ke dinas  pendidikan provinsi. Apabila sekolah diselenggarakan oleh masyarakat, usulan kepala sekolah disetujui oleh penyelenggara satuan pendidikan

3. a.    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota meneliti kelengkapan administratif dan      

           keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Kepala Sekolah seperti tersebut pada angka

          2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasioanl melalui unit kerja

          yang menangani guru dan diteruskan Kepada Biro Kepegawaian.

 b.  Kepala Dinas pendidikan provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan

      bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada angka 2 (dua) dan

      mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasioanal melalui unit kerja yang

      menangani guru dan diteruskan kepada Biro Kepegawaian.

      c   Kepala kantor Kementrian agama kabupaten/kota meneliti kelengkapan administrasi

          dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala madrasah seperti tersebut pada

          angka 2 (dua) dan mengusulkannya kepada kepala kantor wilayah kementerian agama

          provinsi yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Agama melalui unit kerja yang

          menangani guru dan diteruskan kepada Biro Kepegawaian.

4.  Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik

     untuk menyiapkan penetapan inpassing jabatan fungsional guru bukan pegawai

     negeri/sipil dan angka kreditnya.

5.  Menteri Pendidikan Nasional/Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan

     jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil.

Sumber : Salinan Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya